Kalurahan Gadingsari

GadingsariNews - Danarta Kalurahan Gadingsari menghadiri kegiatan Public Hearing Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas objek pajak lahan produksi pangan dan ternak pada Senin, 1 Desember 2025. Acara berlangsung di Mandhala Saba Madya, Gedung Induk Lantai 3 Sayap Tengah, dan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini membahas substansi kebijakan yang tertuang dalam raperbup, khususnya mengenai pembebasan PBB bagi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Pertanian Basah. Melalui regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Bantul merencanakan pemberlakuan pembebasan PBB mulai tahun 2026 sebagai bentuk dukungan kepada petani dan upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Dalam penjelasan narasumber, ditegaskan bahwa lahan-lahan yang termasuk LP2B dan lahan basah produktif akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun demikian, kebijakan ini tidak berlaku untuk tanah kas dan lungguh.