Kalurahan Gadingsari

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa. Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, sehingga dalam penyebutan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berganti nama yang baru menjadi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bamuskal ditunjang dengan anggaran yang bersumber dari APBKal, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bamuskal mempunyai kewajiban membuat Laporan Tahunan yang berupa Laporan Kinerja Bamuskal.

Anggota bamuskal dipilih secara demokratis oleh masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dalam jumlah anggota Bamuskal. Di Gadingsari, ada 6 wilayah keterwakilan untuk 18 padukuhan, dan 1 keterwakilan perempuan.